Change For Indonesia

Montir Bengkel senilai 35 milyar?

2010-02-12T15:18:00.000-08:00

Setelah mendapat 'info' dari si Susno Duadji, akhirnya para anggota pansus menyebar ke seluruh Indonesia untuk mengecek 'penerima dana talangan' Bank Century. Menurut testimoni SD, ada montir bengkel di Makassar yang menerima 35 milyar dari dana talangan bank Century. Huh? Tentu saja ini hal yang sangat sangat aneh: bagaimana mungkin seorang montir bengkel bisa punya duit sebanyak itu? Tentu sangat mencurigakan.

Kenyataannya? Ternyata Amiruddin Rustan itu adalah seorang pengusaha bengkel yang memiliki 8 bengkel di beberapa kota besar di Sulawesi. Dananya memang penuh milik dia yang disimpan di bank tersebut yang disiapkan untuk memulai usaha baru di konstruksi jalan aspal. Yang saya herankan, apakah anggota tim pansus, yang katanya udah waktunya terbatas n mepet, harus berangkat sendiri ke Makassar untuk ngecek apakah Amiruddin benar montir/bukan? Bukannya bisa dengan bantuan polisi di sana untuk cross check?Apa ga malu-maluin, udah bikin tim ke sana terus harus tersenyum kecut, ternyata transaksi yang 'mencurigakan' ini hanya dugaan ngaco?

Lebih parah lagi, alih alih berasa malu, pansus ini malah sembarangan udah jalan sendiri di luar scope kerjanya. Setelah tidak bisa menemukan adanya dugaan dana tersebut mengalir ke partai (baca: partai DEMOKRAT, target dari Barisan Sakit Hati), eh sekarang si ketua tim pansus di Makassar, Mahfudz Siddiq,malah mencari2 kesalahan Amiruddin ini dan hendak mempolisikan karena memecahkan dana 65 milyar menjadi 33 rekening, masing masing di bawah 2 milyar.

Seandainya anggota pansus juga punya uang 65 milyar rupiah, dan mereka tahu bahwa LPS hanya menjamin harta nasabah maksimal 2 milyar per orang, apakah mereka tidak akan melakukan hal yang sama? Inilah yang sebenarnya akan dilakukan banyak orang demi menyelamatkan uang hasil kerja keras berpuluh-puluh tahun. dari pihak bank pun pasti akan menganjurkan hal tersebut, karena mereka juga ingin melindungi nasabahnya dari peraturan bodoh tersebut. (sebagai informasi, di Singapore, Malaysia dan Australia, jaminan bank tidak ada batasannya). Bank Century dan nasabah melakukan hal ini untuk mengantisipasi kebangkrutan Bank Century yang sepertinya sangat real di tahun 2008 tersebut dan melakukan pemecahan sebelum diselamatkan oleh pemerintah.

Namun kemudian setelah ada bail out, tentu status bank Century ini bukan menjadi bank yang bangkrut. Oleh karena bukan status bank gagal saat ini, tentu wajar dong, kalo nasabah mau tarik dananya? Iya emang terlihat gede dan mencurigakan, lah tapi kalo kita sebagai nasabah yang baru aja mengalami ketakutan kehilangan harta begitu banyak, kemudian sudah lega tidak ada pembekuan dana karena bank tidak jadi gagal, apakah kita ga akan secepatnya mengeluarkan dana kita?

Begini saja, biar lebih mudah membayangkan buat rakyat biasa yang ga punya dana 65 milyar. Seandainya peraturan LPS tersebut hanya menjamin dana hingga 2 juta rupiah di tabungan, sementara anda punya dana 10 juta rupiah. Apabila bank tersebut dinilai akan bangkrut, dan tidak bisa mengeluarkan dana dari bank tersebut, apakah anda tidak akan melakukan hal yang sama, memecah 10 juta itu menjadi 5 deposan, atas nama bapak, ibu, saudara, atau kalo perlu anak anda yang masih bayi? Terus kalo ternyata bank-nya tidak jadi gagal, apakah anda tidak ingin cepet2 keluarin dananya?

Yang lebih parah lagi, tugas pansus yang merupakan bentukan dari hak angket DPR terhadap kasus bank Century ini adalah mengungkap apakah ada TINDAKAN PIDANA KORUPSI dalam pengaliran dana tersebut, dan juga apakah ada yang janggal dalam proses bail out bank Century. Bukan tugas mereka untuk merecoki dana nasabah bank. Inilah alasan kenapa BPK dan Menkeu tidak ingin data nasabah diungkapkan ke anggota DPR, karena selain itu harusnya merupakan kerahasiaan nasabah yang dilindungi Undang Undang, pasti disalahgunakan dan dipolitisasikan seperti yang terjadi sekarang.

Sudahlah, kita semua tahu alasan dari anggota pansus mesti meliput langsung ke Makassar dan Surabaya, terus maksa ketemu Boedi Sampoerna bla bla bla adalah untuk pemberitaan dan untuk menaikkan namanya sendiri. Pansus ini tidak lebih dari sandiwara konyol di panggung politik.Saya malah pengennya data perbankan anggota Pansus dibongkar sekalian. Mereka kan pasti punya dana lebih dari 2 milyar tuh, mungkin aja ada yang di bank Century. Nah, kita liat aja, apa mereka juga melakukan pemecahan seperti itu atau tidak? Anggota Pansus isinya orang bodoh and sontoloyo semua.

http://www.detiknews.com/read/2010/02/12/214747/1298694/10/pansus-century-berencana-polisikan-amiruddin-rustan

Antasari 18 Tahun

2010-02-12T05:44:00.000-08:00

Antasari divonis bersalah dan dihukum 18 tahun penjara. Menurut hakim, Antasari terbukti bersekongkol dengan memberikan foto Nasrudin kepada Williardi.

Saya bukan ahli hukum, tapi bukankah Williardi sudah menarik pengakuannya di pengadilan? Bahkan Williardi memberatkan kepolisian dengan mengatakan bahwa pengakuannya itu fabrikasi. Mengapa pengakuan Williardi yang terjadi di PENGADILAN ini tidak menjadi bahan pertimbangan hakim?

Belum lagi pengakuan ahli forensik yang lagi-lagi memberatkan kepolisian. Sekali lagi ini tidak menjadi pertimbangan hakim.

Tapi memang kalau kita mempertanyakan keabsahan putusan pengadilan di Indonesia, tidak akan ada habisnya. Entah apakah sistim juri akan lebih baik untuk peradilan, atau malah lebih kacau?

Mobil Batik

2010-02-10T03:47:00.000-08:00

Bagus juga pencanangan batik sebagai heritage dari Indonesia. Selain saya banyak melihat rekan-rekan saya yang rajin dan bangga memakai batik setiap hari jumat/sabtu, tapi bisa juga lahir karya-karya unik seperti ini! Wow!

http://www.tempointeraktif.com/hg/modifikasi/2010/02/09/brk,20100209-224729,id.html

Gerindra: Partai Tolol yang lagi Cari Kambing Hitam

2010-02-08T20:05:00.000-08:00

Anggota pansus Century dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan dalam paparan awal dari fraksi Gerindra bahwa "Penyaluran PMS tidak sesuai karena BC tidak dalam posisi mendesak. FPJP tidak dibenarkan karena Bank Century dalam posisi CAR minus, dimana syarat harus CAR plus".

Hebat ya. Apakah anggota Gerindra ini ga berotak semua? Kok bisa sih sebelumnya bilang BC itu tidak dalam posisi terdesak, tapi kalimat berikutnya bilang kalo CAR minus? dia tau ga kalo CAR itu artinya Capital Adequacy Ratio, atau rasio kecukupan modal? Kalo CAR negatif (berarti tidak ada cash untuk membayar ke deposan) itu bukan posisi terdesak, apa definisi terdesaknya menurut si tolol Ahmad ini ya?

Berita selengkapnya:
http://www.detiknews.com/read/2010/02/08/222736/1295573/10/gerindra-ltigtbailoutltigt-century-tanpa-dasar-hukum

Partai Demokrat? Go To Hell

2008-11-03T15:13:00.000-08:00

Baru saja saya berpikir untuk mendukung partai Demokrat, untuk mendukung presiden SBY yang tidak terlalu mengecewakan selama 4 tahun ini. Tiba tiba di halaman Jakarta Post muncul komentar dari anggota partai Demokrat, Hakim Sorimuda Pohan, yang .... yang... apa kata sifat yang tepat disini, bodoh? Tolol? Kurang ajar?

As if confirming it was all for the elections, Hakim Sorimuda Pohan of President Susilo Bambang Yudhoyono’s Democratic Party asked people not to vote for the PDI-P and the PDS because of their opposition to the [pornography] bill. “People must be aware now who they should vote for. They must not vote for the PDI-P and the PDS, which support pornography,” he said.

[Seperti ingin mengkonfirmasi bahwa ini semua hanya untuk pemilihan, Hakim Sorimuda Pohan dari partai Demokrat meminta rakyat untuk tidak memilih PDI-P dan PDS karena mereka menentang UU ponografi. "Rakyat harus sadar untuk siapa mereka memilih. Mereka tidak boleh memilih PDIP dan PDS yang mendukung pornografi]

Mendukung pornografi? Bagaimana kalau dikatakan bahwa partai Demokrat anti persamaan hak wanita? Sebenarnya pernyataan tersebut jauh lebih tepat! Selamat, partai Demokrat! Di iklan media, dikatakan bahwa partai ini adalah partai yang moderat. Ternyata maksudnya moderat adalah sama dengan Somalia dimana korban pemerkosaan berumur 13 tahun dilempari batu sampai mati karena "berselingkuh."

Ya, saya ingin berterima kasih kepada pak Hakim Sarimuda Pohan karena sekarang saya sadar seperti apa anggota partai Demokrat. Sekarang, saya tidak dapat mendukung PDIP karena rekor Megawati yang cukup kosong. PDS? PDS adalah partai beranggotakan Jeffrey Johanes Massie, ahli pemilihan AS yang menyatakan bahwa Obama adalah seorang Marxist dan pembunuh bayi. Sumber analisa-nya? Fox News, National Review, dan New York Post. Bagus, disaat Amerika semakin meninggalkan cara-cara partai Republik yang kotor, ada yang ingin meneruskan tradisinya di Indonesia.

Saat ini, tidak ada partai politik Indonesia yang bisa saya dukung.

Iklan Politik

2008-10-30T21:34:00.000-07:00

Sekitar dua minggu yang lalu, saya mulai mendengar iklan Partai Demokrat di radio. Saya tidak ingat kalau saya pernah mendengar iklan politik di radio Indonesia sebelumnya, jadi buat saya ini cukup mengejutkan. Tidak lewat beberapa hari saya mulai melihat iklan Partai Demokrat (lagi) di koran Kompas. Di iklan itu didaftarkan hasil pemerintahan SBY yang lumayan akurat - kecuali saat iklan itu mengatakan kalau sudah ada puskesmas gratis: saya tidak tahu apakah pernyataan ini benar. Lalu, secara kebetulan saya menonton SCTV dan muncul pula iklan Partai Demokrat.

Sepertinya ini tanda yang bagus: sebuah kemajuan dibandingkan pemasangan bendera partai di sepanjang jalan dan spanduk-spanduk tak bermakna di jembatan-jembatan. Sebenarnya, apa sih fungsinya bendera dan spanduk itu? Apakah bendera dan spanduk itu memberi-tahukan kebijaksanaan partai yang ingin dilaksanakan? Buat saya, ini cuman memberi kesan kalau partai tersebut punya banyak uang tapi tidak tahu apa yang ingin mereka laksanakan di pemerintahan.

Saya cukup senang dengan arah demokrasi Indonesia. KPU akan menyelenggarakan debat, walaupun tidak diharuskan. Tapi siapa yang berani tidak ikut debat? Rasanya resiko tidak ikut debat besar sekali - apalagi kalau cap "pengecut" diberikan (*ehem* perhatian Ibu Mega). Saya harap pawai jalanan juga semakin berkurang - tidak membuktikan apa-apa dan hanya membuat sebal pemakai jalan. Tapi kampanye pertemuan memang harus diadakan, asal jangan hanya menjadi konser dangdut dan pencari jabatan mau menjabarkan kebijaksanaan yang ingin di-implementasi. Yah, satu atau dua lagu dangdut boleh lah.

Ngomong-ngomong, kenapa saya punya perasaan kalau orang berkumis kurang ada kemungkinan menjadi presiden Indonesia? Apa karena sejak Sukarno kita tidak punya presiden berkumis? Saya kepikiran soalnya setiap melihat pemilihan gubernur atau walikota, saya teruuuus saja melihat KUMIS dimana-mana. COBLOS KUMISNYA. Bleh rasanya pingin muntah mendengarnya.

Pornografi

2008-09-20T04:59:00.000-07:00

Pada saat pemerintah harus mengatur moralitas, itulah saat dimana pemerintahan kita menjadi pemerintahan Teokratis. Itulah saat dimana pemerintah ingin menggantikan Tuhan dalam menghakimi manusia dalam moralitas.

Para pembuat hukum sebaiknya bertanya dahulu sebelum mengeluarkan hukum: dalam hal apakah khayalak umum dirugikan? Apakah ada yang terbunuh? Terluka? Dirugikan? Kehilangan haknya?

Dalam kasus pornografi, yang penting adalah: bagaimana caranya melindungi anak² dibawah umur dari pornografi, dan bagaimana agar tidak ada pihak yang dirugikan atau agar tidak ada unsur pemaksaan dimana hak individu dirampas. Termasuk dalam ini adalah apa yang boleh ditayangkan dalam televisi?

Apabila pemerintah dan anggota legislatif Indonesia khawatir pornografi dapat merusak moralitas bangsa dan mungkin bisa meningkatkan kejahatan seks, saya sarankan untuk lebih fokus pada pendidikan agar rakyat lebih bisa menggunakan akal sehat untuk tidak melakukan kejahatan, karena seks adalah kebutuhan biologis yang sulit dipungkiri.

Sebenarnya, kalau memang pornografi mau diberantas, cobalah publikasi Pos Kota dan Lampu Merah diberhentikan dulu. Dan artinya, hilangkanlah dulu hak untuk mengeluarkan pendapat.

Sosialisme dan Kapitalisme (1)

2008-09-20T04:28:00.000-07:00

Belakangan ini kita mendengar berita dari Amerika Serikat bahwa raksasa finansial berguguran. Tak urung Federal Reserve dan menteri keuangan mengeluarkan biaya ratusan milyar dolar untuk mengambil alih perusahaan² tersebut untuk melindungi pemegang polis asuransi dan pemegang produk finansial institusi tersebut. Tentu saja politisi² Amerika Serikat dengan cepat mengingatkan bahwa uang tersebut jangan sampai menjadi pembagian uang dari pembayar pajak kepada manajer perusahaan² tersebut yang dengan serakah mengambil risiko yang tidak mereka mengerti. Tetapi tentu saja, dalam prakteknya tidak mudah untuk memastikan keadilan akan terjadi.

Inilah ironinya. Pada saat pendidikan dan kesehatan dibicarakan, sosialisme dikatakan sebagai sesuatu yang buruk dan jahat. Bahkan banyak rakyat Amerika yang menganggap sosialisme dan komunisme adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dibasmi. Tetapi pada saat raksasa finansial berguguran, pemerintah langsung mengeluarkan kebijakan sosialis untuk menyelamatkan investor dan pasar, dan orang yang dulunya mengkritik segala bentuk sosialisme bertepuk tangan dalam intervensi ini.

Kita di Indonesia mengalami getirnya saat bank-bank berguguran. Pada tahun 1997 dan 1998, datang IMF dengan bantuan bersyaratnya. Para petinggi IMF meyakinkan pemerintah bahwa pasar bebas harus berfungsi agar Indoensia bisa keluar dari krisis. Institusi keuangan harus dibiarkan mati apabila tidak bisa berfungsi lagi. Segala macam hambatan terhadap perdagangan bebas harus dihilangkan. Nilai tukar Rupiah harus dibebaskan. Akibatnya, pertama kali bank-bank ditutup dengan jaminan pemerintah 20 juta per deposito- hasil dari nasihat IMF, seluruh sistim perbankan Indonesia hancur karena tidak ada kepercayaan terhadap institusi keuangan di Indonesia. Barulah setelah beberapa saat pemerintah Indonesia menjamin nilai deposito: sedikit terlambat karena kepercayaan bukan sesuatu yang bisa didapat sesaat.

Kontras dengan kebijakan pemerintah Malaysia saat itu yang menolak bantuan IMF dan melakukan intervensi terhadap keuangan Malaysia. Akhirnya Malaysia bisa keluar dari krisis keuangan secara relatif utuh. Saat itu IMF mengkritik pemerintahan Malaysia yang menolak nasihat IMF. Tapi sekarang, nyatanya $85 milyar untuk AIG lebih mirip dengan tindakan pemerintahan Malaysia daripada pemerintahan Indonesia.

Jadi apakah tindakan pemerintah Amerika Serikat yang anti nasihat IMF sudah benar? Sejujurnya saya tidak tahu jawabannya saat ini. Tapi yang pasti, ada saatnya laissez faire tidak selalu bekerja di ekonomi jaman sekarang yang kompleks.

Ini bukan berarti saya anti-kapitalisme dan pasar bebas. Menurut saya, kapitalisme tetap adalah sistim terbaik untuk penciptaan kekayaan dan nilai tambah. Tetapi pemerintah mempunyai fungsi yang tidak bisa atau tidak seharusnya dilepaskan kepada kekuatan pasar - keamanan, infrastruktur, hukum, dan lain-lainnya.

NAMPA: Hanyalah Penampungan Para Perengek?

2008-06-25T23:33:00.000-07:00

Saya baru membaca koran dari Bisnis Indonesia tertanggal 26 Juni 2008 tentang penolakan para pemasok Carrefour terhadap syarat dagang perusahaan asing tersebut. Lengkapnya artikel ini dapat di baca di sini.

Saya tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh NAMPA. Ini kan kerja sama dua pihak, atau di sini antara 4000 pemasok dengan pembeli. Di sini Carrefour, selaku distributor, menetapkan biaya-biaya yang menjadi persyaratan untuk memasukkan barang ke dalam toko-tokonya. Tentu, biaya ini relatif, tergantung dari berapa peningkatan omzet yang bisa dinikmati oleh pemasok, marjin keuntungan, serta peningkatan 'exposure' produk di kalangan masyarakat. Apabila pemasok merasa keberatan, maka Carrefour mempersilahkan pemasok untuk mengundurkan diri karena memang persyaratan bisnis mereka seperti itu. Nah, terus apa maksudnya NAMPA untuk menolak? Menolak apa? Apakah di sini NAMPA mempunyai hak menolak? Ini kan hanya penawaran bisnis, apakah kamu mau ambil atau nggak. Kamu ga ambil, ya masih banyak kok pemasok yang mau. Tapi kenyataannya mengadakan bisnis dengan Carrefour menguntungkan, makanya jumlah barang yang dijual dari tahun ke tahun terus bertambah. Nah, kalo sudah gitu, ngapain NAMPA 'nolak-nolak' segala?

Mari kita sadari bahwa ini adalah transaksi bisnis. Apabila pemasok hendak memasukkan barang ke Carrefour, maka mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan Carrefour untuk peningkatan omzet, sehingga bisa menurunkan biaya di perusahaan (dengan mengurangi biaya tetap/fix cost). Hal ini tentu dikarenakan merk Carrefour yang terkenal, sistem logistik yang efisien, penjualan produk dalam jumlah besar serta hal hal lain yang menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan asal Prancis tersebut, seperti iklan, harga promosi, kesegaran produk, jaminan mutu, serta kenyamanan berbelanja. Lah kalo dari pemasok memang berasa kemahalan, ya silahkan cari tempat lain untuk jualan. Kan masih bisa di Giant, Alfa, Hypermart Matahari atau pasar tradisional yang juga merengek-rengek untuk ketentuan Hypermart paling sedikit berjarak 6 km dari pasar tradisional.

Apakah karena Carrefour perusahaan asing dan peritel terbesar di Indonesia, maka menjadi target empuk media dan pengusaha, di mana 'penduduk' di sini sepertinya ingin segera mendepak seluruh perusahaan asing biar angka pengangguran di sini meroket? Pengusaha Indonesia terlalu banyak merengek-rengek. Daripada ribut beginian, mendingan cepetan mikirin gimana biar bisa kurangi cost, design produk yang berbeda, inovasi atau meningkatkan jumlah produksi sehingga bisa bersaing dengan lebih baik.

FPI

2008-06-05T02:20:00.000-07:00

Akhirnya pemerintah menangkapi anggota-anggota FPI, setelah sekian kalinya mereka bebas berbuat tindak anarkis. Tapi memang lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Bagusnya lagi, sepertinya tidak ada orang serius yang menentang penangkapan anggota FPI. Lihat saja DPR yang tidak menentang penangkapan ini.

Sebenarnya kita masih beruntung kalau mayoritas umat Muslim Indonesia adalah moderat. Coba dibayangkan apabila tidak: dengan tingkat kemiskinan seperti sekarang ini, sebenarnya ini adalah ladang subur untuk ekstrimis. Tetapi pasti ada orang-orang ekstremis yang mudah terbuai oleh hasutan dari orang seperti Habib Rizieq. Disinilah pendidikan dari pemerintah memainkan peran.

Kenaikan Harga BBM

2008-05-22T07:13:00.001-07:00

Harga Premium akan dinaikkan dari 4.500 rupiah menjadi 6.000 rupiah per liter, yang berarti kenaikan sebesar 33%. Sebenarnya sangat mengerikan apabila kita bayangkan akibatnya untuk rakyat yang miskin dan berpenghasilan pas-pasan. Tetapi saya tidak bisa menyalahkan pemerintah apabila mereka harus menaikkan harga BBM.

Realitasnya, harga minyak mentah dunia sekarang sudah mencapai US$120 per barrel (satu barrel = 159 liter). Akibatnya, subsidi pemerintah untuk tahun ini mungkin mencapai 200 triliun rupiah (Mungkin ada yang perlu mengecek hitungan saya? Data yang saya peroleh adalah: pada tahun 2007, subsidi pemerintah adalah 90 trilliun rupiah, dan penggunaan BBM adalah 38,2 juta kiloliter. Ini artinya adalah setiap liter minyak disubsidi sebesar 2.356 rupiah. Sekarang harga minyak adalah $120 per barrel, yang berarti kenaikan harga minyak mentah per liter adalah 2.760 rupiah. Ini artinya adalah total subsidi pemerinta adalah 90 triliun rupiah tambah 105 trilun rupiah untuk kenaikan harga minyak, yang kira-kira menjadi 200 triliun rupiah). 200 triliun rupiah, bukankah itu berarti setengah dari APBN pemerintah?

Tentunya pemerintah manapun juga boleh saja menjalankan anggaran defisit. Tetapi defisit yang baik adalah defisit yang diakibatkan oleh pengeluaran untuk investasi masa depan bangsa yang bisa meningkatkan produktivitas masyarakat. Contohnya adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tetapi, defisit besar yang tidak digunakan untuk investasi masa depan tidak bisa dibenarkan, apalagi untuk subsidi minyak yang lebih menguntungkan pengguna minyak (baca: bukan rakyat miskin).

Tapi ini hanyalah pertimbangan makro. Saya boleh saja mengetik di komputer saya dan mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga minyak. Tapi, harus diakui, saya bukan bagian dari rakyat miskin. Kehidupan saya boleh dibilang sudah tercukupi, dan saya tidak perlu memusingkan mengenai makanan apa yang akan saya makan besok, atau lusa, atau esok lusanya. Yang saya khawatirkan adalah mereka yang berusaha setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari: bagaimanakah caranya mereka bertahan menghadapi kenaikan harga minyak seperti ini? Belum lagi efek kenaikan harga barang lainnya akibat naiknya harga BBM.

Memang pemerintah berada di posisi sulit. Apabila mereka mempertahankan subsidi, maka mereka hanya akan mencetak uang untuk membiayai defisit anggaran yang membengkak, dan akibatnya Rupiah hanya akan melemah dan inflasi secara tidak langsung pasti akan muncul karena likuiditas yang berlebihan. Sementara itu konsumsi minyak tidak akan berkurang walaupun sudah digelar ribuan spanduk untuk meminta konsumen dalam menghemat BBM dan listrik. Di sisi lain, dengan dikuranginya subsidi minyak, rakyat miskin akan merasakan kenaikan harga secara langsung. Tentunya pemerintah bisa menggunakan uang yang dihemat dalam pendidikan atau infrastruktur atau dengan bantuan langsung. Tetapi, apakah mereka akan melakukannya dengan bersih tanpa korupsi? Dan seberapa cepatkah efeknya bisa dirasakan oleh rakyat miskin?

Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah beberapa politikus yang menggunakan kesempatan ini untuk membangkitkan amarah rakyat untuk memprotes kebijaksanaan pemerintah. Sebenarnya, apabila rakyat miskin marah atas kenaikan harga BBM karena tidak mengerti ekonomi, saya dapat mengerti karena urusan mengisi perut dalam hari ini lebih dekat dibandingkan urusan anggaran pemerintah. Tetapi beberapa tokoh politik yang paling kritis ini seharusnya mengerti realitas ekonomi dunia, apalagi banyak dari mereka yang mengaku mempunyai gelar akademis seperti doktorat atau master dll. Mengapa mereka malah mengelabui rakyat dan membangkitkan amarah? Sebenarnya kalau mereka berada di posisi kekuasaan, apakah mereka tidak akan melakukan hal yang sama?

Sekarang sudah ada isu bahwa bisa terjadi keributan seperti tahun 1998. Saya sungguh berharap itu tak akan terjadi. Tetapi memang sulit untuk mengatasi amarah rakyat. Pemerintah dapat membantu mereka secara langsung; mungkin dengan meringankan beban biaya sekolah, atau pemberian uang secara langsung pada rakyat miskin. Politikus juga harus menjelaskan realita masalah kepada rakyat, bukan memperkeruh keadaan. Dan, seperti yang dikatakan pastur saya saat kotbah, kita yang cukup mampu harus menahan diri. Jangan bertindak tengik dan norak dan memamer-mamerkan kekayaan. Dalam kata lain, janganlah bertindak seperti Adinda Bakrie.

Subsidi Minyak, apakah harus hilang?

2008-05-02T21:49:00.000-07:00

Banyak yang memperdebatkan apakah pemerintah kita harus menghapus subsidi BBM untuk menyelamatkan APBN kita. Setiap hari perdebatan tersebut muncul di Koran, mulai dari apakah minyak harus naik, atau adanya rationalisasi *pembatasan minyak 5 lt/hari, yang tentunya dimaksudkan untuk mensubsidi sepeda motor tapi tidak mobil*, dan permintaan ‘penghematan’ dengan dikeluarkannya instruksi presiden *sebenarnya, instruksi presiden itu apaan si? Isinya retorik semua, ga ada giginya*. Tapi, pada intinya, semua dikumandangkan untuk menanggulangi masalah energi yang sudah pada tingkat global.

Apapun bentuknya, pemerintah seharusnya tidak mengolor-olor aksi penyelesaian masalah tersebut. Semakin lama pemerintah menunda, semakin resah warga dan terutama pengusaha, demi mengantisipasi sesuatu yang tidak pasti, meningkatkan marjin demi mengantisipasi kenaikan mendadak dari harga BBM. Apalagi di minyak industri (MDF) seperti di pabrik kami, minyak sudah mencapai Rp. 9074/lt, di mana angka ini sama sekali tidak mendapat subsidi pemerintah lagi.

Bagi saya pribadi, seorang yang memiliki tingkat pendapatan yang cukup, tentu menginginkan segera dinaikkannya harga BBM sehingga pemerintah dapat focus terhadap hal-hal yang penting lainnya ketimbang APBN yang timpang. Tentu, saya bicara seenaknya saja dan tidak sensitive secara politik, tapi berbicara tentang sesuatu yang ‘logic’. Di Negara manapun, menghentikan subsidi adalah hal yang sensitive dan dapat berakibat digulingkannya sebuah pemerintahan.

Tapi kenyataannya, subsidi jarang sekali mencapai pada orang yang membutuhkan,bahkan sering menjadi lading subur untuk korupsi *terutama beras*. Apabila rata-rata rakyat yang membutuhkan subsidi menggunakan sepeda motor, 5lt dapat menghasilkan jarak tempuh 250 km, sedangkan untuk mobil, membutuhkan 50 lt untuk 250 km. Penjualan mobil tahun lalu di Indonesia sekitar 480 ribu, sedangkan sepeda motor sekitar 3 juta, sehingga perbandingannya 1 mobil dengan 6 hingga 7 sepeda motor. Apabila kita lihat dari perbandingan jarak tempuh dan menganggap jarak yang ditempuh mobil dan sepeda motor adalah sama, maka bensin mayoritas dikonsumsi oleh mobil, yang pada dasarnya tidak memerlukan subsidi.

Seandainya pemerintah telah menemukan cara untuk menghilangkan subsidi kepada rakyat tanpa adanya gejolak, penghematan APBN tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pendidikan di Negara kita. Dapat juga digunakan untuk meningkatkan insentive bagi warga untuk bergerak ke wirausaha dengan memberikan kredit murah, misalnya. Atau bisa pula dengan membangun infrastruktur seperti jalan told dan angkutan umum yang memadai sehingga meningkatkan mobilitas perekonomian. Apapun bentuknya, penghematan APBN dengan menghilangkan subsidi adalah sesuatu yang harus dilakukan cepat atau lambat. Bila tidak, walau minyak kendaraan rakyat tidak naik, tapi kenaikan tersebut tetap akan dirasakan melalui inflasi yang tinggi karena ongkos produksi naik dan penyelundupan minyak keluar negeri *karena price gap yang demikian besar*. Dan pada akhirnya, tetap rakyat yang akan kalah karena standar hidup yang menurun.

Kapan Pemerintah Akan Memblokir Internetz?

2008-04-07T22:13:00.000-07:00

Bingung karena tidak bisa mengunjungi Youtube? Jangan bingung: ini adalah buah dari kebijakan pemerintah. Mengapa? Karena Youtube memuat film berjudul Fitna yang ingin diblokir pemerintah. Hal yang sama terjadi untuk Myspace, Rapid-Share, dan lainnya.

Kebijakan ini tentu sama masuk akalnya seperti menutup seluruh toko buku Indonesia karena memuat buku yang tidak disetujui pemerintah. Atau melarang penggunaan formalin dengan meniadakan penjualan bakso dan daging ayam.

Sayang sekali, ini tahun 2008, bukan tahun 1968. Mana bisa lagi informasi dihalang-halangi? Pemerintah harus melihat jauh kedepan. Yang harus mereka lakukan adalah memperbaiki sistim pendidikan Indonesia agar murid-murid dapat berpikir untuk diri mereka sendiri. Kalau sudah demikian, untuk apa lagi takut terhadap film yang tidak jelas dan mudah dilawan dengan kebenaran? Tapi sepertinya untuk meminta pemerintah melihat jauh kedepan seperti meminta gunung untuk berpindah.

Sekarang bagaimana cara saya melihat pidato Obama? Augh!

Pijat otak, baca biar otaknya sakit

2008-04-06T08:33:00.000-07:00

Saya baru saja membaca koran Surabaya Pagi pada hari Jumat, saat hendak berangkat ke Bandung. Di sana, saya melihat satu judul yang cukup menarik:

"CEGAH ESEK-ESEK, CELANA PEMIJAT DIGEMBOK"
"CUKUP DENGAN RP. 100 RIBU, GEMBOK PUN TERBUKA"

Luar biasa. Saya benar-benar kehabisan kata-kata. Inilah bentuk 'kebijakan' yang bisa kita dapat dengan membayar mahal begitu banyak orang 'pintar' untuk menjadi pemimpin kita. Apa mereka punya otak? Mengapa, mengapa mereka bahkan bisa berharap kebijakan ini bisa berjalan?? Saya benar-benar mau muntah darah membaca artikel ini. Ini mungkin adalah kebijakan paling BODOH yang saya pernah baca.

Kenapa, rakyat kita itu begitu bodohnya dan tidak kritisnya untuk tidak memecat orang yang mengusulkan ini? *Pak Suhartoyo, hati-hati kalo ketemu saya, bisa saya lindas kepala bapak pake mobil saya* Apa sih, yang lewat di benak mereka? Luar biasa tingkat ketololan mereka. Mungkin tujuan mereka adalah merusak sel otak setiap orang yang mempunyai sedikit kemampuan berpikir dengan ide-ide seperti ini. Ya, mereka sih berhasil merusak jutaan sel otak saya.

Sudah waktunya kita itu berlaku pragmatis dan kritis. Mari kita akui bersama bahwa prostitusi tidaklah bisa dihindari, karena dasarnya memang laki-laki banyak yang memiliki kebutuhan tersebut, dan wanita ada juga yang ingin mendapatkan uang mudah. Di seuruh dunia prostitusi itu exist. Kalau kita mau kurangi jumlah prostitusi terselubung, berilah banyak lapangan pekerjaan baru sehingga tidak ada pengangguran, kemudian bentuklah lokalisasi yang baik, seperti Gaylang di Singapura. Siapa sih yang suka bekerja seperti ini, dengan pandangan sosial yang begitu negatif terhadap mereka? Seandainya banyak lapangan pekerjaan tersedia dengan pembayaran yang layak, saya yakin mereka juga memilih untuk bekerja dengan baik. Kalo suplai dari pemijat berkurang, harga untuk pijet plus plus juga akan naik, sehingga banyak laki-laki juga yang ga bisa pijet++, ataupun juga lebih terbatas karena jadi lebih mahal. Saya rasa alur pemikiran itu JAUH LEBIH BAIK daripada gembok. Emang dipikir mereka anjing, kalo digembok ga bisa buka? Mau taruh 2 petugas Dinas Sosial di setiap panti pijat? Apa Pak Suhartoyo cs punya otak yang cukup untuk menghitung biayanya? Terus apa petugas Dinsos-nya yang tersebar di masing-masing panti pijat ga sekalian minta bagian sama pemijatnya, kalo dibuka gembok dapet 50 ribu misalnya? Kegoblokan petugas-petugas kita luar biasa memang adanya.

Ah, sudahlah, saya benar-benar geram lihat orang kaya begini jadi petugas pemkot kita, bener-bener rugi bayar pajak di Indonesia!

DPR Tidak Akan Puas Dengan Keterangan Presiden

2008-03-26T18:58:00.000-07:00

Dari Kompas halaman utama tanggal 26 (Rabu):

Interpelasi KLBI/BLBI
DPR Tidak Puas dengan Keterangan Presiden
Rabu, 26 Maret 2008 00:59 WIB
Jakarta, Kompas - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Pengusul Hak Interpelasi Penyelesaian Kasus Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau KLBI/BLBI, tidak puas dengan keterangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan dalam rapat paripurna 12 Februari lalu.

Mengapa? Apakah ada peraturan yang dilanggar? Keputusan yang salah?

Presiden diharapkan memberikan jawaban yang memuaskan untuk semua anggota Dewan dan juga masyarakat.

Hmm, kalau begitu, mari kita terus menunggu jawaban presiden sampai satu juta tahun. Mungkin, mungkin, pada saat itu, bisa didapatkan sebuah jawaban yang mampu memuaskan semua anggota Dewan dan masyarakat.

Ketakutan Akan Divestasi, atau...?

2008-03-24T16:41:00.000-07:00

Saya tidak mengerti mengapa orang membesar-besarkan masalah investasi Temasek melalui anak-anak perusahaannya dalam membeli saham telekomunikasi Indonesia. Benar Temasek melalui Singtel Mobile, perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Singtel (yang dikuasai oleh Temasek sebesar 56%), membeli sejumlah 35% dari saham Telkomsel, sementara 65% dari saham perusahaan seluler terbesar di Indonesia tersebut dikuasai oleh PT. Telkom milik pemerintah Indonesia. Sementara itu, STT, yang juga merupakan anak perusahaan Temasek, menguasai 41.9% saham di Indosat (juga bukan saham mayoritas).

Yang saya herankan, dan tolong bantu saya bila ada kesalahan, banyak orang mengasumsikan bahwa kepemilikan saham sebesar itu diartikan bahwa Temasek telah menguasai 83% pangsa pasar Indonesia (Telkomsel menguasai 54% pasar seluler Indonesia, Indosat 29%), sehingga dipaksa untuk menjual saham di salah satu perusahaaannya dengan alasan anti trust. Apakah orang-orang ini begitu bodohnya, sehingga tidak bisa mengerti mengenai bisnis? Apabila saya membeli 5% saham di PT Telkomsel, PT Indosat, dan PT XL, yang notabene menguasai 90% lebih pasar telekomunikasi Indonesia, apakah saya dianggap monopoli, dan dipaksa menjual kepemilikan saya? Saham Temasek di PT Telkomsel adalah minoritas, dengan pemerintah memegang 65% saham dari perusahaan tersebut melalui PT. Telkom. Dan juga, Temasek tidak menguasai Singtel sepenuhnya (56%). Kepemilikan di Indosat juga bukan mayoritas, sehingga bisa saja dalam pengambilan keputusan yang tidak berpihak pada shareholder, pemegang saham lainnya akan memveto keputusan tersebut.

Yang lebih konyol lagi, yang melepaskan saham kedua perusahaan seluler tersebut adalah pemerintah sendiri. Apakah di saat pengkajian keputusan tersebut, tidak dipelajari terlebih dahulu oleh semua pihak? Pemerintah juga masih memiliki saham emas, yaitu kemampuan untuk memveto keputusan apapun yang diambil oleh perusahaan yang dipandang tidak memihak pada konsumen. Semua struktur harga dari kedua perusahaan telekomunikasi terbesar Indonesia tersebut juga sesuai dengan struktur tarif yang ditetapkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), sehingga tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh mereka. Kenapa setelah ada beberapa investor Indonesia seperti Setiawan Djody yang hendak membeli saham Telkomsel dengan harga di bawah pasar, dan juga memberikan ancaman bahwa akan di bawa ke meja hijau bila Temasek tidak menjual sahamnya, baru muncul kontroversi serta wacana untuk memaksa Temasek untuk melepas saham tersebut? Kalau dari pandangan saya, ini tercium adanya konspirasi dari Setiawan Djody dan kroni-kroni lainnya di badan pemerintahan yang mau mengambil untung dengan memaksa Temasek untuk menjual sahamnya dengan harga murah.

Bila kita terus mengambil kebijakan yang sangat tidak pro investor, bahkan selalu merugikan (lihat saja kasus Cemex dan Newport, yang dipaksa untuk menjual sebagian/seluruh kepemilikannya di Indonesia), mana ada investor yang mau menanamkan modal di Indonesia? Lihat saja sekarang, produksi minyak Indonesia yang turun terus dari 1.6 juta barrel menjadi hanya 960.000 barrel per hari. Ini karena tidak adanya investasi eksplorarisasi yang sangat mahal dan membutuhan dana serta keahlian dari perusahaan perusahaan multinasional.

Inilah bentuk kenyataan akibat dari sifat nasionalistik kita yang bervisi sangat pendek dan cuma bersifat populis. Kapankah negara kita akan belajar lebih jauh, seperti China, Singapore dan Malaysia, yang sangat welcome terhadap investasi asing? Di mana di China, Malaysia dan Vietnam meberikan insentif bebas pajak pendapatan selama 8 hingga 10 tahun? Atau Singapore, yang pajak pendapatan telah berada di bawah 20%, dan dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang sangat baik? Sudah saatnya Indonesia memilih pemimpin yang kompeten yang tidak hanya andalkan kumis dan slogan-slogan "Wong Cilik", tapi mulai dengan memberikan visi yang nyata dan realistis dalam era globalisasi ini.

Indonesia Swasembada Beras?

2008-03-24T07:18:00.000-07:00

Berdasarkan Koran Bisnis Indonesia hari ini tanggal 24 Maret 2008, menteri pertanian Indonesia bapak Anton Apriyantono menyebutkan bahwa kita telah menjadi negara swasembada beras lagi sejak tahun 2007 dengan adanya surplus produksi sebanyak 1 juta ton. Dengan yakinnya, bapak menteri pertanian menyebutkan bahwa “Optimistis itu bukan mimpi. Tapi ada dasarnya. Bahkan ada bukti empiriknya”. Di sana dia juga menyebutkan bahwa produksi beras tahun 2007 memberikan hasil 4.7 ton/ha atau total 57.05 juta ton beras di tahun tersebut, meningkat 4.8% dari tahun sebelumnya. Di halaman yang sama, bapak Anton menyebutkan bahwa jumlah ladang padi di Indoesia adalah 20 juta hektar.

Saya tertarik untuk mengetahui apa dasar bukti ‘empirik’ yang disampaikan oleh pak Anton tersebut. Kebetulan saya dulu pernah melakukan penelitian pribadi tentang beras. Kembali saya buka situs www.IRRI.org (International Rice Research Institute), sebuah kolaborasi situs antara berbagai negara produsen beras dalam membagi ilmu serta data mengenai beras.

Hal pertama yang hendak saya ajarkan ke pak Anton adalah ilmu berhitung tingkat SD. Apabila rata-rata hasil produksi beras di Indonesia 4.7 ton/ha dikalikan dengan jumlah ladang padi sebesar 20 juta hektar, maka akan menghasilkan angka 94 juta ton, hampir 70% lebih banyak dari angka produksi beras tahun 2007 yang diberikan oleh pak Anton sendiri. Setelah saya menemukan keanehan ini, saya mencoba untuk mencari data yang lebih bisa diandalkan. Ternyata, data luas lahan ladang di Indonesia berdasarkan IRRI adalah 11.840.000 ha (masuk akal, dengan dikalikan 4.7 ton/ha akan menghasilkan angka yang jauh lebih dekat dengan 57.05 juta ton produksi beras).

Sayang sekali memang data yang ada di situs IRRI bukan merupakan data terkini (hingga akhir tahun 2006). Namun setelah saya baca data historis kita sejak 1964 hingga 2004, Indonesia tidak pernah sekalipun menjadi negara swasembada. Saya tidak dapat memastikan apakah kita pernah menjadi negara swasembada sebelum tahun 1964, karena informasi tersebut tidak tersedia. Namun melihat dari data yang ada, saya sangat ragu bahwa apa yang dikatakan oleh pak Anton itu benar. Saya tidak yakin tiba-tiba di tahun 2007 produksi beras kita meningkat drastis sehingga kita terbebas dari impor (yang, kalau pembaca sering membaca koran sepanjang 2007, selalu terberitakan kita mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand). Tidak pernah sekalipun dalam sejarah Indonesia di mana kita tidak mengimpor beras untuk kebutuhan konsumsi (lihat tabel). Dari data “World in Figures” oleh Economist, produksi beras giling (bukan padi) tahun 2006 adalah 35 juta ton, sementara konsumsi 36 juta ton. Bila data IRRI yang menyebutkan kita sejak 2006 telah mencapai 4.7 ton/ha, sama dengan angka yang pak Anton sebutkan untuk tahun 2007, dan kita asumsikan tidak ada kenaikan lahan yang signifikan, maka satu-satunya hal yang memungkinkan untuk surplus 1 juta ton beras tadi adalah kenyataan bahwa konsumsi kita turun 2 juta ton. Mungkin saja, dengan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi inflasi, warga kita tidak mampu untuk membeli beras sehingga dipaksa untuk mengencangkan ikat pinggang dan mengurangi konsumsi beras.

Tapi setelah saya berpikir lebih jauh dan berusaha untuk tidak cynical, ada kemungkinan yang jauh lebih masuk akal, yaitu pemilihan umum. Kita akan melakukan pemilihan umum kembali tahun 2009 untuk memilih pemimpin kita yang baru. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tahun sebelum diadakan pemilihan umum, pemerintah selalu melakukan window dressing, mempercantik kinerjanya (atau laporan kinerjanya) sehingga rakyat seakan-akan merasakan adanya perbaikan hidup. Seandainya kita coba telusuri, pemberitaan mengenai BKPM tentang ‘komitmen’ investasi (yang tak kunjung tiba) yang selalu meningkat dari waktu ke waktu sepanjang 2007, pemerintah yang ngotot tidak mau menaikkan harga BBM (tapi malah mau membatasi), dan peningkatan anggaran pendidikan dalam APBN secara tiba-tiba tahun ini, semua bertujuan untuk satu hal, yaitu agar dipilih kembali. Begitu juga data-data mengenai ‘perbaikan’ ekonomi Indonesia, yang sebenarnya sebagian besar dikarenakan fenomena kenaikan harga komoditas dunia seperti batu bara, minyak kelapa sawit (yang naik 70% lebih tahun lalu dari 780 hingga 1280 USD/MT awal tahun ini), timah , nikel dan hasil tambang lainnya. Perbaikan itu sangat semu, karena bukan dengan peningkatan kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tetapi lebih dikarenakan oleh kenaikan harga komoditas akibat peningkatan permintaan dunia yang luar biasa, terutama dari China dan India, serta masalah pertambangan terutama di Brazil, Afrika dan Australia.

Ya, mungkin ini hanyalah salah satu awal dari ‘laporan’ kinerja ‘super’ yang telah dicapai pemerintah selama ini, yang semuanya telah dipersiapkan dengan baik demi menyongsong pemilu 2009. Sayang pemerintah kita bukannya berusaha untuk melakukan perbaikan yang nyata di sektor riil melalui perbaikan serta inovasi regulasi pemerintah, tapi malah memberikan data informasi perbaikan ekonomi yang salah. Saya harapkan calon pemimpin presiden ke depan bukan mengandalkan kumis untuk memenangkan kursi, tapi lebih mengandalkan visi, kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang berdampak baik bagi bangsa dalam jangka panjang, bukan mengandalkan produk-produk kebijakan populis.

Bisnis Permata? Ha Ha Ha

2008-03-24T04:15:00.000-07:00

Terkadang saya bingung, apakah pejabat Indonesia benar-benar berpikir bahwa rakyat Indonesia begitu bodohnya? Lihat saja kasus Urip, Jaksa yang menerima US$660.000,-. Siapapun yang mempunyai nalar bisa melihat bahwa uang sebanyak itu yang diterima Jaksa oleh orang yang terkait dengan kasus yang disidik pastilah suap. Tetapi entah mengapa, keluar sebuah narasi bahwa uang tersebut adalah pinjaman untuk bisnis permata. Apakah ada cerita yang lebih aneh dari itu?

Tetapi konyolnya, Jaksa-Jaksa lain dengan cepat membela rekan kerja mereka. Lihat saja apa yang dikatakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kemas Yahya Rahman, mengenai Urip:

"Itu ruang yuridiksi penyidik KPK. Kami hanya soal disiplin. Yah buktikan dong,
benar tidak dia jual permata."

Sebenarnya yang saya bingungkan adalah, apakah sebenarnya pekerjaan Jaksa-Jaksa Indonesia? Mengapa ia tidak membuat pernyataan, seperti "Kami meminta KPK/Polisi untuk mencari bukti mengenai hal ini?" Mengapa malah bapak Kemas Yahya Rahman menantang khalayak ramai untuk pembuktian? Sebenarnya, apakah dia tidak sadar bahwa KPK dibuat karena Jaksa tidak dipercaya untuk mengusut kasus korupsi?

Baiklah, kita memegang asas praduga tak bersalah. Tapi pernyataan tersebut: menantang khalayak ramai/media untuk 'membuktikan' kebenaran jual beli permata, sungguh menyesakkan.

Lalu, siapakah bapak Urip ini sehingga ada orang yang mau meminjamkan uang enam miliar tanpa jaminan apapun untuk berdagang permata? Apakah Urip adalah seorang ahli permata? Sejak kapan Urip berjual beli permata? Dimana permata-permata yang diperjual-belikan? Siapa yang menjual? Dan siapa yang membeli? Apakah Dirjen pajak bisa memeriksa apakah bapak Urip melaporkan keuntungannya dalam jual beli permata?

Terlalu banyak pertanyaan yang timbul dengan cerita "jual beli permata" ini. Penjelasan yang paling sederhana? Suap.

Change for Indonesia

2008-03-23T23:09:00.000-07:00

Pernahkan kalian berpikir: bagaimana caranya agar kita dapat membawa perubahan di Indonesia? Apa yang harus diperbuat agar politisi kita dapat memperhatikan rakyat yang mereka wakilkan? Dan bagaimana caranya agar pikiran kita dapat dibaca dan mempengaruhi jalannya pemerintahan Indonesia?

Blog ini dibuat dengan pertanyaan² tersebut dalam pemikiran. Blog ini akan terisi oleh berita, opini, dan analisa dari kontributor-kontributor sehingga pembahasan mengenai Indonesia dapat menjadi lebih baik dan bermutu, dan tanpa jawaban satu kalimat yang "nyengiti" tetapi tidak memberikan tambahan apapun.

Saat saya membawa ide ini, saya selalu terpikir oleh blog politik Amerika Serikat, contohnya seperti dailykos yang memberikan diskusi² yang bermutu dan dilengkapi dengan informasi mengenai aktivitas apa yang dapat dilakukan oleh rakyat, seperti menelepon anggota kongres mereka.

Sejujurnya, blog ini adalah sebuah eksperimen. Saya tidak tahu apakah blog ini akan sukses, atau mati tanpa ada yang mengetahui. Saya juga tidak tahu apakah kita dapat mengubah kehidupan Indonesia menjadi lebih baik. Tetapi yang pasti, apabila kita tidak mencoba, maka tidak akan ada yang berubah.

Saat ini, ada tiga kontributor dalam blog ini termasuk saya. Saya akan memberikan kontribusi dalam berita umum, dan salah satu kontributor akan menulis lebih mengenai kebijakan ekonomi pemerintah dan berita ekonomi lainnya. Kami masih memerlukan beberapa kontributor yang bisa fokus pada beberapa topik, seperti politik Indonesia, hukum, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, untuk sekarang ini, kami masih mau menerima kontributor baru. Tentu saja, kami berharap kontributor² ini akan benar-benar memberikan ulasan, opini, dan analisa terbaik mereka, tidak hanya komentar satu kalimat.

- Ajipon